KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk hukum dibidang investasi tidak menarik, regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Rencana mengeluarkan RUU Omnibus Law menimbulkan tantangan khusus bagi kesempurnaan sistem legislatsi yang memuat materi yang sangat panjang dan bahkan sering kali berantakan. Sebab, sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistic atau inkosistensi perumusan. Namun, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah pun membuat RUU Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi Undang-Undang.  Berbagai problema muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja di ciptakan dengan kebijakan Omnibus Law. Tujuan penulisan ini yang hendak ingin dicapai dari penulis agar sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan yang menggunaan sistem Omnibus Law dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat memperbaiki sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, maka kebijakan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law yang dibuat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya Good Governance.  Kata Kunci: Kebijakan, Omnibus Law, Good Governance. ABSTRACT There is a desire to increase investment in Indonesia, implement the Omnibus Law policy in the legal system in the business sector, which so far is expected that legal products in the investment sector are not attractive. Stacked regulations, cumbersome bureaucracy, and regulatory obesity have serious repercussions. The plan to issue the Omnibus Law Bill is a challenge for the legislative system which contains very long material and often occurs because it is very likely to contain language errors or formulations. However, to increase investment in Indonesia, the government also made a bill on employment which is now a law. Various problems arose when the job creation act was made with the Omnibus Law policy. The purpose of this writing is to be achieved by the author so that a legislative policy that uses the Omnibus Law system can be accepted by the community and can also improve the legal system and better governance, then the legislative policy with the Omnibus Law system must pay attention to the General Principles of Good Governance. Keyword: Policy, Omnibus Law, Good Governance.