PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAPNYA

Abstract

ABSTRACTSalah satu modus pencucian uang yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan Notaris dan PPAT yang dilakukan oleh penghadapnya. Notaris dan PPAT dari sudut pandang Undang-Undang Pencucian Uang belum secara khusus dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Dengan demikian bagaimana perlindungan hukum dari bagi Notaris dan PPAT serta bagaimana cara mengantisipasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, bahwa Notaris dan PPAT dapat bertindak sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang terhadap penghadapnya. kedua dengan mempertegas dan menambahkan kategori Non-Financial Business and Professions seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah salah satu cara pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Pencucian uang