Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

ABSTRAK Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana mewujudkan jaminan HAM dalam kehidupan nyata adalah merupakan tantangan besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jangan sampai jaminan HAM yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya. Dalam system peradilan pidana saat ini masih banyak yang terabaikan HAM baik pelaku maupun korban. Dalam hal ini Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Kata kunci: hak asasi manusia, restorative justice, sistem peradilan pidana ABSTRACT Every individual's rights must be guaranteed because human rights cannot be revoked by anyone including himself. The term human rights mean that this right is determined by the essence of humanity and for the sake of humanity. The guarantee of human rights in the 1945 constitution after the amendment is a progressive achievement that deserves to be thankful for. How to actualize human rights guarantees in real life is a big challenge that we must answer and do. Do not let the guarantee of human rights listed in the constitution is only normative and contrary to its practice. In the current criminal justice system, there are still many who have been neglected by human rights, both perpetrators and victims. In this case, conceptually Restorative Justice contains ideas and principles such as building joint participation between perpetrators, victims, and community groups in resolving an event or crime.