Ekspektasi Demokrasi dalam Otonomi Daerah

Abstract

Di tengah dorongan demokratisasi, tantangan partisipasi justru semakin berat. Dalam konteks ini, demokrasi deliberatif tampak hanya bertahan pada tataran konseptual. Di dalam ruang publik, opini publik yang berkembang cenderung tidak lagi mencerminkan aspirasi otentik atau hasil diskusi kritis masyarakat warga, diskursus yang ada dalam hal tertentu muncul dari hasil ‘manufakturisasi’ media yang merupakan produk dari kolaborasi antara elit media, pasar, dan elit birokrasi (pemerintahan) untuk mengamankan kapital dan posisi politik. Di daerah, di dalam praktik otonomi daerah di Indonesia, hubungan kolaborasi transaksional ini tampak tumbuh subur. Kekuasaan kolaboratif ini sangat kuat dan mampu menghegemoni masyarakat kelas menengah di daerah. Dampaknya, kemandirian kelas menengah untuk mendorong konsolidasi demokrasi di tingkat lokal menjadi lumpuh. Hambatan problem struktural ini telah diingatkan oleh Dryzek (2013, p. 235) bahwa sebaik apapun prosedur deliberatif yang mencakup dialog kebijakan, mediasi dan termasuk penguatan jejaring masyarakat, di area manapun hal tersebut akan sangat terbatas oleh konteks struktural.