Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Abstract

Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  penatausahaan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  di  Biro  Kepegawaian  dan Organisasi  Sekretariat  Jenderal  (Setjen)  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK)  belum  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalahuntuk mengetahui efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK berdasarkan kebaruan  Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), dan laporan kondisi barang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  telaah  dokumen,  wawancara,  dan observasi. Informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian LHK. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  inventarisasi  BMN  pada  Biro  Kepegawaian  dan  Organisasi  belum  efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017  tentang  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  Lingkup  Kementerian LHK. Hal ini terlihat pada aspek kebaruan KIB yang belum seluruh kolomnya terisi. Pada aspek kebaruan DBR, menunjukkan sebagian besar ruangan belum memiliki DBR dan daftar barangnya belum terbarukan. Selanjutnya, pada  aspek  kebaruan  laporan  kondisi  barang  menunjukkanadanya  perbedaan  kondisi  barang  antara  yang  ada dalam  laporan  dengan  kondisi  di  lapangan.Untuk  meningkatkan  efektivitas  inventarisasi  BMN  pada  Biro Kepegawaian   dan   Organisasi,   penulis   menyaranakan   hal-hal   sebagai   berikut:  (1)   Aspek   kebaruan   KIB, menugaskan pengelola BMN untukmeengkapi kolom KIB yang masih kosong berdasarkan dokumen sumber. (2) Aspek  kebaruan  DBR,  menugaskan  pengelola  BMN  untuk  menginput  barang-barang  sesuai  dengan  hasil inventarisasi  di  lapangan  melalui  sistem  aplikasi  kemudian  mencetaknya  dan  menempelkannya  pada  setiap ruangan.  (3)  Aspek  kebaruan  laporan  kondisi  barang,  menugaskan  pengelola  BMN  untuk  menyelesaikan  draf Laporan  Hasil  Inventarisasi  (LHI)  BMN  serta  konsultasi  kepada  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  LHK Pengelola Barang, dan  Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk membuat rencana aksi penyelesaian BMN rusak berat dan BMN tidak ditemukan.Kata kunci: Efektivitas, Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)