Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA)

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negara. UUD 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya hukum ditandai dengan adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Perlunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kata lain masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan dengan regulasi di bidang transaksi elektronik. Metode penelitian menggunakan yuridis sebagai langkah awal dalam mengevaluasi pembentukan norma dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dianggap telah selesai secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang- Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakan dasar peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataanya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Ditambah pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat melakukan kejahatan di sosial media, masyarakat dipandang sebagai produsen dan distributor informasi. Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang berisi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.