PRINSIP KEADILAN DALAM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KARENA PELAKU TIDAK MENJALANI PEMIDANAAN

Abstract

In the expansion of its objectives a convicted must also pay attention to justice for victims. The principle of equality before the law should be applied as equal justice for the perpetrators and for the victims. If the state takes over the enforcement of the criminal law because the mandate of the victim as a citizen of the state, the state shall be liable to the victim. This paper discuss, the philosophical foundations of the State's responsibility to the victims, the principle of justice in the form of state responsibility to the victim as a result of failure of the responsibility of the offender completing the sentence. Due to the fact that legal science has characteristics that is percriptive. This study, using normative legal research (doctrinal) to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving the problems faced. Abstrak Tujuan negara mengambilalih kweanangan untuk menghukum pelaku adalah untuk mempertahankan tertib hukum dan agar tidak terjadi " eigenrichting " main hakim sendiri (mengadili sendiri) dan memperbaiki diri pelaku. Keadilan yang diberikan Negara kepada pelaku tindak pidana harus sama dengan keadilan yang harus diterima korban sesuai dengan asas equality before the law. Jika negara mengambil alih penegakan hukum pidana karena mandat dari korban sebagai warga negara maka negara harus bertanggung jawab kepada korban. Tulisan ini akan membahas landasan filosofis tanggung jawab Negara terhadap korban tindak pidana dan prinsip keadilan dalam bentuk tanggung jawab negara kepada korban karena akibat gugurnya tanggung jawab pelaku menjalankan pemidanaan. Karena ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perskriptif maka penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal) yaitu penelitian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.