PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DI INDONESIA MENURUT UUDNRI 1945 SERTA KEDUDUKAN DPD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Abstrak: Artikel ini akan membahas tentang dua permasalahan utama: Pertama, siapa pembentuk undang-undang di Indonesisa menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, bagaimanakah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi  pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi jelas sudah terjawab oleh UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Artinya keberadaan DPD harus equal dengan DPR dalam hal program legislasi di Indonesia. Selanjutnya kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi  pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kehadiran DPD menjadi pengimbang legislasi di Indonesia bahkan jangan lagi Presiden dan DPR sebagai pendulum pembentuk undang-undang namun institusi DPD harus mendapatkan perhatian bahkan Kementerian juga harus menstarakan kedudukan DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja. Abstract: This article will discuss two main issues: First, who is the legislator in Indonesia according to the 1945 Constitution after the decision of the Constitutional Court? Second, how is the position of the DPD in the implementation of the legislative function after the Constitutional Court's decision? The results of this study explain that who is the legislator in Indonesia according to the 1945 Constitution after the decision of the Constitutional Court has clearly been answered by the 1945 Constitution after the amendment. This means that the presence of the DPD must be equal to the DPR in terms of the legislative program in Indonesia. Furthermore, the position of the DPD in the implementation of the legislation function after the Constitutional Court's ruling has also been answered by the Constitutional Court's ruling that the presence of the DPD is a balancer of legislation in Indonesia and not even the President and the House of Representatives as pendulators of legislative formations but the DPD institution must get the attention of even the Ministry DPD and the DPR in work partner meetings.