Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)

Abstract

Abstrak Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah dan merupakan materi muatan peraturan daerah, sebagai bentuk pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Perpres Penataan Pasar telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan peraturan daerah. Abstract The existence of traditional markets is one of the most obvious indicators of economic activity of people in a region. The development of the times and the lifestyle changes promoted so greatly by various media and the establishment of the modern market have made a big impact on traditional markets, and the existence of traditional markets is a little disturbed because of the large number of consumers who prefer shopping in the modern market. Market zoning becomes an urgent need for immediate action with the support of local government policies. The regulation of the zoning of traditional markets and modern markets has become the authority of local governments and is a matter of content of regional regulations, as a form of broad autonomy to the regions. The local governments to provide regulation on the zoning of traditional markets and modern markets, through the establishment of local regulations.