ANALISIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG MENDAPAT FASILITAS PPN DIBEBASKAN

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya wajib pajak dalam merespon perubahan kebijakan mengenai pengelompokan barang kebutuhan pokok menjadi Barang Kena Pajak (BKP). Dalam hal ini khusus wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang usahanya bergerak bidang barang kebutuhan pokok atau sembako. Latar belakang penelitian ini ialah pengusaha PKP yang berusaha beradaptasi ditengah ketatnya persaingan bisnis di kota. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada 5 orang pengusaha sebagai informan dari kelompok pengusaha berstatus PKP di wilayah Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan atas pengelompokkan barang kebutuhan pokok ditetapkan menjadi BKP, dari sisi administrasi akan menambah beban kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP. Selain itu, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan berdampak pada harga jual produk yang lebih tinggi. Saat harga produk naik maka daya beli masyarakat akan menurun sebab permintaan juga mengalami penurunan. Kemudian diketahui bahwa perubahan kebijakan tersebut memberikan beberapa dampak bagi PKP, yang jika tidak diimbangi dengan strategi bisnis dapat berpotensi kebangkrutan.