Power Domination of Media Owners in The Discussion of Updating The Broadcasting Law

Abstract

Mokhammad Naigam Mahriva1, Eka Wenats Wuryanata2 1,2 Universitas Paramadina Jakarta Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 Jakarta Selatan E-mail: saya@naigam.com1, ekawenatsw@gmail.com2 (Diterima: 10-02-2021; Direvisi: 14-06-2021; Disetujui terbit: 21-06-2021) Abstrak Pelaku digital di Indonesia mayoritas berada pada kendali media sosial terutama pengguna layanan OTT. Hal tersebut menyebabkan migrasi pengguna layanan konvensional ke layanan OTT di sejumlah platform digital seperti YouTube, Netflix, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line serta Muflix. Gugatan tertuju pada Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun pemohon berasal dari INews TV dan RCTI yang menilai konsistensi hukum bidang penyiaran berbasis internet sangat tidak stabil. Permasalahan yang ditinjau tentang gugatan RCTI dan Inews terhadap UU Penyiaran yang ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas, khususnya dominasi kekuasaan, dibalik wacana perubahan UU tentang penyiaran. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode, teks analisis, pengumpulan data sumber primer, sekunder dan wawancara mendalam oleh ahli ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews dalam perspektif ahli ekonomi politik memiliki hasil bahwa dominasi kekuasaan pemilik media memiliki peran penting sebagai cara menimbulkan berita/isu yang menguntungkan bagi mereka.