Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis

Abstract

The constitution is essentially the legal basis of a country, and has a function as a tool of social control, meaning that the law determines the charac-teristics of society. However, the law must be able to respond to changing conditions of the people. This paper uses a normative legal research method, with a conceptual approach. The data source is secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. Talking about changing the constitution, there are several aspects that need to be studied carefully. First, the relationship between the constitution and the dynamic condition of society. Second, the aspect of domination between politics and law. When correlated, the constitution and society have a dynamic relationship, meaning that the constitution can follow changes and the dynamics of development in society. As for carrying out the formation and amendment of the constitution, politics and law are two aspects that complement each other and act as a counterweight to each other. Therefore, community involvement in the formation and amendment of the constitution is some-thing that must be considered.Konstitusi secara hakikat merupakan dasar hukum sebuah negara, dan memiliki fungsi sebagai a tool of social control (sarana kontrol sosial) artinya hukum yang menentukan karakteristik dalam masyarakat. Akan tetapi hukum itu harus mampu merespon perubahan kondisi masyarakatnya. Tulisan ini menggunakan metode peneltian hukum normatif, dengan pendedkatan konseptual. Adapun sumber datanyanya adalah Bahan Hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Bicara tentang perubahan konstitusi maka ada beberapa aspek yang perlu dikaji secara seksama Pertama, relasi antara konstitusi dan kondisi masyarakat yang dinamis. Kedua, aspek dominasi antara politik dan hukum. Bila dikorelasikan, maka konstitusi dan masyarakat memiliki hubungan yang dinamis, artinya konstitusi dapat mengikuti perubahan dan dinamika perkembangan yang ada masyarakat. Adapun dalam melakuan pembentukan dan perubahan konstitusi, politik dan hukum merupakan dua aspek yang saling mengisi, dan bersifat sebagai penyeimbang bagi satu sama lain. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan.