HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA

Abstract

Artikel ini membahas persoalan hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Penulis menyoroti kelemahan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipertimbangkan sebagai alternatif solutif dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan siber memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada penjeraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyesuaikan hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan di era digital.This article discusses criminal law issues in dealing with increasingly complex cybercrime in the digital era. The author highlights the weakness of the conventional criminal law approach which tends to be repressive and does not provide space for the recovery of victims and perpetrators. The restorative justice approach is considered as a solutive alternative in reconstructing criminal law policy, with an emphasis on the restoration of social relations, the responsibility of perpetrators, and the active participation of all affected parties. This research uses a juridical-normative qualitative method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that the application of restorative justice in countering cybercrime requires a reform of criminal law policies that are not only based on deterrence, but also pay attention to the values of justice, reconciliation, and the protection of human rights. Therefore, comprehensive and sustainable legal reform is needed to adapt the national criminal law to the dynamics of crime in the digital era.