KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, bank konvensional banyak yang collapse sedangkan bank syariah tidak terkena dampaknya. Setelah krisis, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimanakah arah kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi juga diawasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan.