Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUH Perdata

Abstract

Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  masih  bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi.  Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pengaturan ganti rugi dalam KUHP Baru serta perbandingannya dengan Ganti rugi dalam KUHPerdata. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia serta perbandingannya dengan kosep ganti rugi dalam KUHPerdata adalah hal yang akan penulis gali dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  data  sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  (1)  Prospek pidana ganti rugi dalam politik  hukum  pidana  Indonesia  perspektif  KUHP Baru  telah  menempatkan  korban  sebagai subjek  hukum  yang  sangat  penting.  (2) Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain.