Dilema Yuridis Klausula Eksonerasi: Antara Kepastian Hukum Pengelola Parkir dan Keadilan bagi Konsumen

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of exoneration clauses in parking tickets that transfer liability for loss to consumers, and to reconstruct the legal relationship between operators and service users. The research method employed is normative juridical with a statutory approach and case analysis of Supreme Court jurisprudence. The results indicate that the legal relationship in modern parking is qualified as a custody agreement (bewaring), not land lease, implying a mandatory duty of care. It was found that the standard clause stating "loss is not the management's responsibility" violates Article 18 of the Consumer Protection Law, rendering it null and void. In conclusion, parking operators are fully liable for the loss of consumer vehicles based on the principle of vicarious liability, and cannot evade this obligation through the inclusion of unilateral clauses that disadvantage the consumer's bargaining position.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum klausula eksonerasi pada tiket parkir yang mengalihkan tanggung jawab kehilangan kepada konsumen, serta merekonstruksi hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum perparkiran modern dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang (bewaring), bukan sewa lahan, yang mengimplikasikan adanya kewajiban menjaga (duty of care). Ditemukan bahwa klausula baku "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum. Kesimpulannya, pengelola parkir wajib bertanggung jawab penuh atas hilangnya kendaraan konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan (vicarious liability), dan tidak dapat melepaskan kewajiban tersebut melalui pencantuman klausula sepihak yang merugikan posisi tawar konsumen