PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DALAM HUKUM POSITIF DAN SYRIAT ISLAM

Abstract

Menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenag- senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senangnya perempuan dengan laki- laki. Pernikahan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjannjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.[1]  Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “ penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi tempat”.[2] Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus dijalani tiga kali masa haid. Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah, dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal  menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila ingin melanjutkan pernikahannya maka melakukan akad yang baru yang sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. Baik sudah berhubungan badan dan sudah berjalan lama. Jika salah satu keduanya telah mengetahui akan adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid.