PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT

Abstract

Sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola hutan, Indonesia kini tengah giat mempromosikan dua institusi baru: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program Kemitraan Kehutanan (salah satu tipe dari Perhutanan Sosial). Salah satu KPH model di Indonesia adalah KPH Lindung Rinjani Barat atau KPHL RB yang merupakan KPH terbaik pada tahun 2015 melalui pencapaian program Kemitraan Kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di wilayah kerja mereka. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberhasilan atau kegagalan program Kemitraan Kehutanan dilihat dari perspektif manajemen organisasi dan pandangan masyarakat setempat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, melalui program Kemitraan Kehutanan intensitas konflik tenurial antara KPHL RB dan warga lokal berkurang sebesar 80 persen (di dalam peta diindikasikan oleh berubahnya warna merah menjadi kuning). Perjanjian Kemitraan antara KPHL RB dan warga lokal yang melegitimasi (himpunan) hak akses warga di dalam kawasan hutan, menjadi faktor penentu turunnya intensitas konflik tenurial. Kedua, sebagian besar responden (yang merupakan representasi warga lokal) menyatakan bahwa berkat perjanjian Kemitraan mereka memiliki akses yang legitimate ke dalam kawasan hutan. Walau peningkatan kesejahteraan warga lokal belum tampak signifikan sebagai akibat Kemitraan Kehutanan, namun warga kini memiliki security of tenure (keamanan tenurial) yang menjadi landasan penting bagi sustainable livelihood security (keamanan nafkah yang berkelanjutan).  Dari perspektif institusi, dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Kehutanan merupakan program yang terbilang sukses baik di mata komunitas sekitar maupun KPHL RB. Namun demikian, masa depan keberlanjutan program ini menjadi pertanyaan ketika motor program ini, yakni KPHL RB, saat ini berada dalam kondisi yang lemah.   Kata kunci: hak akses, kemitraan kehutanan, konflik tenurial, KPHL RB