PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Permasalahan ini penting karena tingginya peredaran mainan ilegal berdampak negatif pada perlindungan konsumen, khususnya anak-anak, dan daya saing produk lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait regulasi perdagangan. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi hukum dan kendala di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum meliputi tantangan geografis, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya harmonisasi antarinstansi. Modus perdagangan ilegal yang memanfaatkan celah regulasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, revisi regulasi terkait barang impor dalam bentuk komponen, dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi. Kesimpulannya, penegakan hukum yang lebih tegas, harmonisasi regulasi, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya SNI dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri lokal yang lebih kompetitif dan menciptakan pasar yang lebih aman bagi konsumen.Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.