Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional

Abstract

Artikel ini membahas mengenai suatu pergeseran paradigma pemidanaan dalam penerapan Restorative Justice dan Rechterlijk Pardon. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menentukan kualifikasi perbedaan dalam sebuah konsep pemidanaan dengan penerapan menggunakan pendekatan RJ dan Pemaafan Hakim apakah dapat digunakan seiring atau dipisahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doctrinal yang berfokus pada penelitian mengenai aturan, asas, serta norma yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice dan Rechterlijk Pardon memiliki suatu hal yang berbeda, namun pada hakikatnya rechterlijk pardon bermuara dari pendekatan restorative justice. Pada pemaafan hakim dan keadilan restoratif dapat dinyatakan keduanya berjalan secara beriringan. KUHP 2023 pun terlihat jika pemaafan hakim dan keadilan restoratif patut untuk selaras dengan KUHAP.This article discusses a paradigm shift in sentencing in the application of Restorative Justice and Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon). The aim of this discussion is to determine the qualification of differences in a sentencing concept using the RJ (Restorative Justice) approach and Rechterlijke Pardon, and whether they can be applied simultaneously or separately. The method used in this study is doctrinal research, focusing on the study of rules, principles, and norms related to the resolution of criminal cases. The results of this study indicate that Restorative Justice and Judicial Pardon have distinct aspects; however, in essence, Rechterlijke Pardon originates from a restorative justice approach. It can be stated that both Rechterlijke pardon and restorative justice operate in parallel. The 2023 Criminal Code (KUHP) also shows that Rechterlijke pardon and restorative justice should be aligned with the Criminal Procedure Code (KUHAP).