Epidemiological Case Report of a 2023 cVDPV2 Infection in West Java, Indonesia: Surveillance and Outbreak Response

Abstract

Polio eradication remains a global health concern within the World Health Organization (WHO) framework, with Indonesia as a committed member. On February 21, 2023, an acute flaccid paralysis (AFP) case was diagnosed and reported in a 4-year-old girl from a village in Purwakarta District, West Java. The paralysis began on February 16, 2023. The child had no travel history and had never received any polio vaccination. Laboratory analysis of fecal specimens from the case and two nearby children indicated local transmission, confirming the presence of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2). This was Indonesia's first confirmed cVDPV2 outbreak. This article aims to provide a detailed description and analysis of the efforts made by relevant stakeholders in Indonesia to address this outbreak. According to WHO and national guidelines, two rounds of Sub-National Immunization Days (sub-NIDs) were carried out across all districts in West Java, the affected province. These sub-NIDs reached a total population of 3,984,797 with the novel oral poliovirus vaccine type 2 (nOPV2), achieving coverage of 96.2% in the first round and 92.3% in the second. An Outbreak Response Assessment (OBRA) was conducted in July 2023 by a team of ten international, multi-institutional assessors. The assessment concluded that, although the response was appropriate, it was too early to declare the outbreak over, as fewer than six months had passed since the last confirmed cVDPV2 detection. A follow-up review showed no new cases and no additional rounds of response immunization were recommended. This experience highlights the importance of strong surveillance, risk-based immunization planning, and community-focused communication in preventing future outbreaks. Program managers are advised to prioritize localized risk assessments, ensure even vaccine distribution, and remain prepared for rapid response.Pemberantasan polio masih menjadi masalah kesehatan global di bawah kerangka kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan Indonesia sebagai negara anggota yang berkomitmen. Pada tanggal 21 Februari 2023, sebuah kasus lumpuh layu akut (AFP) didiagnosis dan dilaporkan pada seorang anak perempuan berusia 4 tahun dari sebuah desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Awal kelumpuhan terjadi pada tanggal 16 Februari 2023. Anak tersebut tidak memiliki riwayat bepergian dan tidak pernah mendapatkan vaksinasi polio. Penularan lokal diindikasikan dari hasil analisis laboratorium terhadap spesimen tinja dari kasus dan dua anak di sekitarnya yang mengkonfirmasi adanya sirkulasi circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2). Kasus ini menjadi wabah cVDPV2 pertama yang terkonfirmasi di Indonesia. Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci dan menganalisis upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan di Indonesia terkait kejadian luar biasa cVDPV2. Berdasarkan pedoman WHO dan pedoman nasional, dua putaran sub-National Immunization Days (sub-NIDs) dilaksanakan di seluruh kabupaten di Jawa Barat sebagai provinsi yang terkena dampak. sub-NIDs menjangkau total populasi 3.984.797 dengan vaksin polio oral baru tipe 2 (nOPV2) dan mencapai cakupan 96,2% dan 92,3% pada putaran pertama dan kedua. Penilaian Tanggap KLB (OBRA) dilaksanakan pada bulan Juli 2023 oleh tim yang terdiri dari sepuluh penilai multilateral internasional yang menyimpulkan bahwa meskipun respons yang dilakukan sudah tepat, namun masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa wabah ini telah berakhir, karena kurang dari enam bulan telah berlalu sejak deteksi cVDPV2 yang terakhir dikonfirmasi. Sebuah tinjauan lanjutan telah dilakukan dan hasilnya tidak ada kasus baru yang muncul dan tidak ada putaran imunisasi tambahan yang disarankan. Pengalaman ini menekankan pentingnya surveilans yang kuat, perencanaan imunisasi berbasis risiko, dan komunikasi yang berpusat pada komunitas dalam mencegah wabah di masa depan. Para pengelola program disarankan untuk memprioritaskan penilaian risiko lokal, memastikan distribusi vaksin yang merata, dan mempertahankan kesiapan untuk tanggapan cepat.