KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Abstract

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :…j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara;…” Namun pada tahun 2021, terdapat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dinilai bertentangan dengan syarat tersebut. Tujuan dari dicantumkannya syarat yang tersebut tidak hanya sebagai formalitas belaka, melainkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2021-2026 dan apakah akibat hukum bila prosedur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dengan syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan dan akibat hukum yang terjadi ketika prosedur yang dilakukan dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.