KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Abstract

Compared with previous Laws, Law No. 17 of 2003 concerning State Finance has some fundamental differences and new matters, such as the post of treasurer as functional position. it shows that it is important that finance management must be managed by functional position as stated in Article 10 paragraph (3) of Law No. 1 of 2004. Thus, the embodiment of treasurer as functional position must be implemented immediately so that the clear and ideal position and the responsibilities can be realized and cannot be separated from the government role in implementing good governance in state budget since state budget is a form of state financial management that must be transparent and accountable for citizen's prosperity as it provided in UUD NKRI 1945. Therefore, the ideal implementation of state budget for prosperity of people is the embodiment of the government efforts for public interest without any distinction on Indonesian social plurality. Abstrak Jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dasar dan hal-hal baru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seperti jabatan fungsional bendahara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola oleh suatu jabatan fungsional sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang 1 Nomor 2004. Oleh karena itu, perwujudan bendahara sebagai jabatan fungsional harus segera diterapkan sehingga jabatan dan tanggung jawab yang jelas dan ideal dapat terlaksana. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam APBN, yang merupakan bentuk pengelolaan keuangan negara secara trasparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD NKRI 1945. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan anggaran untuk kemakmuran rakyat merupakan perwujudan dari usaha untuk kepentingan umum tanpa perbedaan pada pluralitas sosial Indonesia. Kata kunci: bendahara, jabatan fungsional, asas pemerintahan yang baik