ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)

Abstract

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana, bagaimanakah kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana  penipuan dan penggelapan dalam jabatan, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan hakim pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Pengaturan hukum yang mengatur tentang pra peradilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Kewenangan penyidik mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana adalah apabila tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah menolak permohonan praperadilan disebabkan tidak terbukti Termohon II telah menghentikan penyidikan atas laporan dari Pemohon, namun laporan pemohon tersebut masih dalam proses penyidikan. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik harus sangat berhati-hati.