Paradigma New Public Management (NPM) sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Good Governance di Indonesia

Abstract

Good governance kini telah menjadi kata kunci dalam semua rumusan tujuan  reformasi birokrasi pemerintahan sebagai bagian dari transformasi dan pemanfaatan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia. Sebagai tujuan, tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi terwujudnya otonomi negara bagian dan daerah dan, menurut Gambhir Bhatta (1996), ditandai dengan tingkat akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan , Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Didapatkan hasil  bahwa persyaratan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik masih termasuk dalam ruang lingkup paradigma ortodoks administrasi baru dalam arti  sempit. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil oleh negara dan pemerintah daerah dalam  sistem pemerintahan terpadu Indonesia memiliki perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai keadaan internal dan eksternal.