Optimalisasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Untuk Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan di Indonesia

Abstract

Salah satu isu strategis penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor melalui implementasi Kebijakan Satu Peta adalah keterbukaan akses Informasi GeospasialTematik status. Penelitian ini bertujuan merumuskan arah kebijakan keterbukaan akses data Informasi Geospasial Tematik status untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor. Metode penelitian menggunakan AnalyticalHierarchy Process berdasarkan pada kriteria lima aspek kebijakan, yaitu prosedur perolehan data, akses penggunaan data, infrastruktur jaringan informasi geospasial, birokrasi distribusi data, dan sumberdaya manusia bidang informasi geospasial. Jenis Informasi Geospasaial Tematik status didefinisikan sebagai alternatif obyek keterbukaan akses data, yang terdiri atas enam jenis peta, yaitu Kawasan Hutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Izin Perkebunan, Izin Pertambangan, dan Hak Akses Tanah. Penilaian kriteria dan alternatif menggunakan data nilai perbandingan Saaty yang dikumpukan dari empat kelompok pakar, yaitu Akademisi, Birokrat (minimal eselon 3), Fungsional (minimal Tingkat Madya), dan Profesional Swasta. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak ExcelWindows10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebijakan yang dipentingkan secara berurutan adalah aspek kebijakan birokrasi ketat, jaringan infrastruktur informasi geospasial yang memadai, sumberdaya nanusiabidang informasi geospasial memadai, perolehan data gratis, dan akses penggunaan data terbuka. Semua jenis Informasi Geospasial Tematik status berperan sama pentingnya untuk penyelesaian konflik penggunaan lahan antar sektor. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterbukaan akses data Informasi Geospasial Tematik status untuk penyelesiaian konflik penggunaan lahan dapat diwujudkan dengan menerapkan kebijakan birokrasi distribusi data yang ketat, penyediaan infrastruktur jaringan informasi geospasial dan sumberdaya manusia bidang informasi geospasial yang memadai, perolehan data gratis, dan akses penggunaan data terbuka.Kata Kunci:kebijakan satu peta, informasi geospasial tematik status, konflik penggunaan lahan, akses keterbukaan data, dan analytical hierarchy process