Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.