ANALISIS DAMPAK KELEMBAGAAN PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah. Sebelum adanya pengaturan tersebut, BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam aturan turunannya yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Berdasarkan kebijakan yang ada tersebut bagaimana dampak perubahan kelembagaan perusahaan daerah, terutama bagi PDAM Tirta Bhagasasi. PDAM Tirta Bhagasasi didirikan pada tahun 1983 dan selama perkembangannya berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan tersebut bagaimana dampak yang terjadi terhadap PDAM Tirta Bhagasasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan FGD dengan narasumber dan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah bahwa PDAM Tirta Bhagasasi harus melakukan perubahan bentuk usaha, yakni antara perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah yang nantinya akan ditetapkan melalui perda. Untuk kasus PDAM Tirta Bhagasasi bentuk usaha yang sesuai adalah perusahaan umum daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan perundangan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat.