IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi daripada Pasal 33 Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kaitannya dengan pendanaan, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kaitannya dengan pendanaan, dan menganalisis struktur kerja untuk mengatasi faktor penghambat daripada implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks pendanaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendanaan tidak ada aturan atau mekanisme secara rinci terhadap implementasi kebijakan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam konteks pendanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu terdapat peningkatkan sumber daya manusia dipemerintah Provinsi DKI Jakarta tercermin dari terbitnya peraturan Gubernur Peraturan No. 58 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka semakin mudah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang Prima. Upaya untuk menyebarkan tanggung jawab dan wewenang dalam konteks pendanaan kepada Provinsi DKI Jakarta lebih banyak mengulas terkait mekanisme pembagian serta sinkronisasi terhadap pelaksanaan dalam pengajuan RAPBD kepada pemerintah pusat serta teknis dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.