Pemetaan Kesiapan Implementasi Akuntansi Sampah pada Pemerintah Indonesia: Sebuah Scoping Review

Abstract

Penelitian ini bertujuan memetakan kesiapan implementasi akuntansi sampah dalam kerangka akuntansi limbah (waste accounting) pada pemerintah Indonesia melalui pendekatan scoping review. Sebanyak 24 dokumen awal yang mencakup regulasi nasional, kerangka akuntansi pemerintahan, sistem data sampah, pedoman pembiayaan, kajian kelembagaan, serta standar teknis internasional diseleksi menggunakan pedoman PRISMA-ScR. Proses penyaringan menghasilkan 11 dokumen yang memenuhi kriteria relevansi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi nasional telah menempatkan sampah sebagai urusan wajib pemerintah, namun belum menyediakan pedoman teknis mengenai pengukuran biaya dan pelaporan aliran material sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik waste accounting. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum memuat ketentuan terkait akuntansi lingkungan, sehingga pencatatan biaya pengelolaan sampah masih bersifat agregat dan belum berbasis proses. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) telah menyediakan data fisik seperti timbulan, komposisi, dan cakupan layanan, tetapi belum mengintegrasikannya dengan data biaya yang diperlukan untuk penerapan metode waste accounting. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah menunjukkan keterbatasan koordinasi lintas instansi, variasi pencatatan operasional fasilitas pengolahan, serta belum tersedianya struktur biaya layanan yang terstandar. Di sisi lain, kerangka internasional seperti full cost accounting, material flow cost accounting, dan pedoman biaya Bank Dunia menawarkan metodologi yang secara konseptual kompatibel untuk mendukung pengembangan akuntansi sampah dalam sektor publik Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan waste accounting di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural pada aspek regulasi, data, dan kelembagaan, namun memiliki potensi penguatan apabila fondasi sistem pendukungnya disiapkan secara bertahap dan terintegrasi.This study assesses the readiness of the Indonesian public sector to implement municipal waste accounting using a scoping review approach. From an initial set of 24 documents, including national regulations, government accounting frameworks, waste data systems, financing guidelines, institutional studies, and international technical standards, 11 documents met the PRISMA-ScR inclusion criteria for detailed analysis. Findings indicate that although national regulations designate municipal waste management as a mandatory governmental function, they still lack technical guidance for cost measurement and material flow reporting required in waste accounting. The Government Accounting Standards (SAP) also do not include environmental accounting provisions, resulting in aggregated rather than process-based cost records. The National Waste Management Information System (SIPSN) provides physical waste data but does not integrate it with cost information essential for applying waste accounting methods. Institutional limitations remain, including weak inter-agency coordination, inconsistent reporting practices, and the absence of a standardized service cost structure. Meanwhile, international frameworks such as full cost accounting, material flow cost accounting, and World Bank cost guidelines offer compatible methodologies. Overall, significant structural challenges persist, but the potential for development remains substantial