Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

Abstract

Dalam sistem pileg proporsional terbuka, hubungan antara caleg dengan konstituen menjadi faktor primer yang menentukan elektabilitas mereka dalam kursi parlemen. Terlebih pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi menyebabkan adanya upaya keras bagi seorang caleg untuk menebarkan pengaruhnya di masyarakat walaupun dengan cara-cara inkonstitusional. Akibatnya, patologi demokrasi secara perlahan akan timbul dan merusak sistem politik yang ada. Maka dari itu, model pendekatan caleg kepada konstituen dinilai menjadi hal penting untuk dikaji. Tidak terbatas pula pada AAM yang merupakan caleg dengan keterpilihan tertinggi yang berhasil mengalahkan 107 orang pesaingnya dari 13 partai politik yang berbeda pada Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019 di Dapil Tulungagung II, yang merupakan Dapil dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung, sehingga yang demikian ini menjadi tanda tanya mengenai pendekatan seperti apakah yang ia terapkan untuk meraih kemenangan tersebut. Secara fundamental, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya, yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber berdasarkan Political Linkage Theory oleh Herbert Kistchelt sebagai pisau analisisnya. Adapun dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa adanya kecenderungan AAM dalam menggunakan clientelist linkage sebagai model pertautan politiknya dengan tiga bentuk pertukaran, pertama, hadiah langsung berupa uang, sandang, pangan, dan barang lainnya; kedua, akses spesial berupa keuntungan dalam urusan publik melalui lembaga publik; dan ketiga, akses istimewa terhadap pekerjaan di sektor publik/swasta yang diatur oleh pejabat publik. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan dua fakta “kontradiktif” antara asumsi teori dengan realitas yang terjadi di lapangan, yakni pertama, tidak adanya penargetan tertentu atas pihak-pihak penerima barang/jasa dalam pertukaran politik, sehingga barang/jasa tersebut tetap diberikan walaupun kepada konstituen yang secara politis tidak terprediksi arah keberpihakannya; kedua, terjadinya pembelotan oportunistik oleh konstituen kepada AAM walaupun suatu kontrol pertukaran telah ia lakukan secara iterasi.