Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pembiaran penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit yang memicu terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera, serta mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah dan korporasi atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada kontribusi deforestasi terhadap bencana banjir bandang, ketentuan hukum yang dilanggar, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan hukum, doktrin, serta hasil penelitian ilmiah dan laporan resmi terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiaran deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Perkebunan, dan secara nyata menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai pengendali tata air. Dampak penelitian ini menegaskan bahwa baik pemerintah maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, dan pidana, serta pentingnya upaya pemulihan lingkungan dan pencegahan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.This study aims to conduct a legal analysis of the tolerance toward deforestation and land conversion into oil palm plantations that has triggered flash floods in Sumatra, as well as to examine the legal responsibilities of the government and corporations for the resulting ecological damage. The research addresses the contribution of deforestation to flash flood disasters, the legal provisions violated, and the mechanisms of legal accountability that may be applied. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches, supported by secondary data derived from legislation, legal doctrines, scientific studies, and official environmental and forestry reports. The findings reveal that the tolerance of deforestation and the expansion of oil palm plantations have violated the Environmental Protection and Management Act, the Forestry Act, and the Plantation Act, and have significantly degraded the ecological function of forests as natural regulators of water systems. The impact of this research emphasizes that both governmental authorities and corporate actors may be held administratively, civilly, and criminally liable, and highlights the importance of environmental recovery efforts and sustainable prevention strategies to reduce the risk of future flash floods.