Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Abstract

Dalam perkara-perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sering dijumpai perkara yang diajukan berulangkali karena ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau asas nebis in idem telah dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan di dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut sistem pembuktian sederhana yaitu adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan merujuk kepada pendekatan terhadap regulasi dan terhadap perkara-perkara yang diajukan berulangkali dengan proses pengolahan data menggunakan metode pengolahan data kualitatif untuk mengolah data yang bersifat narasi atau teks dengan model deduktif yaitu memadukan antara teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam dunia penegakan hukum khususnya dalam perkara-perkara Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dapat diperoleh sebuah hasil terkait efektifitas penerapan pembuktian sederhana dalam menjamin tegaknya asas kepastian hukum.In cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU), cases are often filed repeatedly because the provisions of Article 1917 of the Civil Code or the principle of nebis in idem have been excluded in Law Number 37 of 2004 and in cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations adheres to a simple proof system, namely the fact of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid. Therefore, the method of approach used in this research will refer to the approach to regulations and to cases that are filed repeatedly with the data processing process using qualitative data processing methods to process data that is narrative or text with a deductive model, namely combining theories related to the subject matter of this research and looking at the facts that occur in the world of law enforcement, especially in cases of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, so that a result can be obtained regarding the effectiveness of the application of simple proof in ensuring the upholding of the principle of legal certainty.