PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI TANDA PEMBEDA DALAM SUATU PRODUK

Abstract

Suatu tanda yang menjadi milik umum  tidak dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek suatu produk. Seperti yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang menggunakan nama daerah sebagai merek produk kopi yang diberi nama “Kopi Sumba”. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek oleh karena tanda milik umum merupakan suatu tanda yang merepresentasikan khalayak banyak dan secara otomatis tanda tersebut tidak dapat dikuasai secara individual. Tetapi tanda milik umum dapat diterima pendaftarannya melalui rezim indikasi geografis. Menurut penulis seharusnya tanda-tanda yang sudah diketahui menjadi milik umum untuk tidak dijadikan sebagai merek suatu produk oleh karena bertentangan dengan prinsip dalam hukum merek dan indikasi geografis. A sign that has become a public property cannot be registered as a trademark. This article discusses a case in which the name of “Kopi Sumba” is used as a coffee brand product deriving the name of a region ‘Sumba’ by a company. Accordance with Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, certain categories cannot be registered as trademarks. One of them is signs of public property, which cannot be registered as trademarks because the sign of public property is a sign representing the public, so it cannot be owned by an individual. In this article, the author argues that public signs should not be used as a trademark of a product because it is against the principles in trademark law and geographical indications.