PERSPEKTIF ILMU EKONOMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP DISKRIMINASI HARGA

Abstract

Unfair business competition can cause and trigger monopoly practice where markets are controlled and dominated by business doers. Besides, another impact of monopoly practice is that; the business doers tend to sell expensive products without good quality. Monopoly business doers often apply price strategy where the entrepeneurs at normal competitive markets are not possible to do that. One of price strategies is price discrimination. Price discrimination refers to different price determination at a product at different time to every different customer, or different market, but it is not based on different cost. Price discrimination can be distinguished into three kinds, namely first degree price discrimination, second degree price discrimination, and third degree price discrimination. In addition to that, there is a variant in second degree price discrimination and third degree price discrimination, namely two part tariff, intertemporal price discrimination, and also peak load pricing. In Act No. 5 year 1999, discrimination related to prices is regulated in two groups of rules and articles, that is to say price discrimination which is aproved under agreement, and discrimination which is performed by unilateral agreement or without agreement. Abstrak Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik monopoli di mana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu akibat lain yang timbul adalah kecenderungan pelaku usaha menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai. Pengusaha monopoli seringkali menerapkan strategi harga yang tidak mungkin dilakukan oleh para pengusaha yang berada pada pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh strategi tersebut adalah diskriminasi harga (price discrimination). Diskriminasi harga (price discrimination) mengacu pada penentuan harga yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Diskriminasi harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Selain itu terdapat varian dari diskriminasi harga derajat kedua dan derajat ketiga, yaitu two part tariff, intertemporal price discrimination dan peak load pricing. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi yang berkaitan dengan harga diatur dalam dua kelompok aturan atau pasal, yakni diskriminasi harga yang disepakati di bawah payung perjanjian dan diskriminasi yang dilakukan secara sepihak atau tanpa perjanjian.