PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Women's fishers have long been known in Indonesia. Women fishers generally take part in the processing of fishery products. The existence of women fishers is very helpful family economic conditions due to fishing activities that are determined by the time in the sea. This research wants to answer how legal protection is given to women fishers in carrying out their activities. This study uses socio-legal approach, by looking at legal aspects that can not be separated from various other aspects such as economy, politics, and socio-culture. The study found that the state has not fully protected the women fishers. The legal framework for fishing protection is not fully implemented. The limitations of various facilities have caused fishers can not get their rights as citizens. The study recommends that the district government immediately implement a fishers protection for women fishers.  Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi nelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segera melaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.